Muhammadiyah Desak Presiden Jokowi Cabut Pernyataan Kontroversial dan Meminta Penegakan Netralitas Kepresidenan

Presiden Jokowi dan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dinamika politik nasional. Organisasi ini mengeluarkan pernyataan resmi yang menanggapi wacana terkini mengenai izin bagi presiden untuk berkampanye dan berpihak, sebuah isu yang telah memicu debat sengit di kalangan masyarakat.

Dalam pernyataannya, PP Muhammadiyah secara spesifik mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataan yang cenderung mengganggu netralitas institusi kepresidenan. Trsino Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, dalam rilis yang diperoleh Suara.com pada Senin (29/1/2024), menegaskan, “Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, khususnya pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak.”

Read More

Lebih lanjut, PP Muhammadiyah juga menekankan pentingnya peran presiden sebagai teladan dalam mematuhi hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara. “Kami meminta Presiden untuk menjadi contoh yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara,” ungkap Raharjo.

Selain itu, Presiden Jokowi diminta untuk menghindari membuat pernyataan atau tindakan yang bisa memicu kontroversi dan fragmentasi sosial, terutama menjelang Pemilu yang tensinya semakin meningkat.

PP Muhammadiyah juga mengarahkan desakan mereka kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), meminta peningkatan sensitivitas dalam melakukan pengawasan, khususnya terhadap kemungkinan penyalahgunaan fasilitas negara untuk keuntungan kontestan Pemilu.

Tidak berhenti di situ, mereka juga mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan pemilu yang terindikasi curang, sebagai referensi untuk memutus perselisihan hasil Pemilu. PP Muhammadiyah menegaskan bahwa MK harus memastikan penyelenggaraan Pemilu bersih dari manipulasi oleh mereka yang berkuasa.

Pernyataan sikap ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan negara dan pemilu yang adil serta demokratis di Indonesia.

Reporter : Ahdalena

Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *