Terkait Minyak Goreng, Nurkhalis Dorong Pemerintah Gelar Operasi Pasar

Terkait Minyak Goreng, Nurkhalis Dorong Pemerintah Gelar Oprasi Pasar
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Seperti yang diketahui bersama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dalam kemasan beberapa waktu lalu

Lutfi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.000 per liter. Sementara dalam aturan pengganti yang tertuang dalam Permendag Nomer 11 tahun 2022, HET minyak goreng curah jadi Rp14.000 per liter dan harga kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar alias tanpa HET.

Read More

Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari mengatakan keputusan yang diambil pemerintah memang pilihan yang sulit. Dimana kebijakan menetapkan harga eceran terendah atau tertinggi itu dengan tujuan untuk menekan kenaikan harga dan juga menekan inflasi.

Meski demikian, ia khawatir jika tidak diikuti dengan ketersediaan atau kemampuan pemerintah untuk menguasai distribusinya, maka yang akan terjadi adalah penimbunan dan juga penyelundupan, serta barangnya akan sulit ditemui di pasaran.

Meskipun keputusan soal minyak goreng yang diambil pemerintah sudah pasti tentunya berdampak ke inflasi, namun Nurkhalis berpandangan bahwa ini pilihan yang logis lantaran kenaikan tersebut sifatnya hanya temporer.

“Karena sekali komoditas tersebut naik, maka cukup naik sekali saja, seharusnya tidak ada kenaikanakan terus-menerus,” katanya.

Masih kata Nurkhalis, pemerintah juga bisa mencegah kenaikan lebih lanjut dengan harga-harga yang disubsidi. Harga-harga yang disubsidi ke minyak goreng curah inilah yang kemudian harus dikuasai distribusinya oleh pemerintah.

“Dengan begitu, pengusaha tidak merasa dirugikan dan tidak mendorong mereka untuk melakukan penimbunan ataupun penyelundupan,” terangnya.

Ia juga mendorong pemerintah bisa melakukan operasi pasar untuk barang yang disubsidi seperti minyak goreng curah. Menurutnya, mengawasi barang-barang subsidi jauh lebih mudah dibanding mengawasi seluruh pasar.

“Kalau harganya itu dilepas tetapi pemerintah memberikan subsidi, pemerintah bisa melakukan secara terfokus dan lebih realistis. Kan subsidi itu untuk mereka yang tidak mampu,” jelasnya.

Di lain sisi, politisi muda PKS ini juga menyoroti langkah awal pemerintah dalam menjaga harga minyak goreng dengan menyamakan semua harga eceran tertinggi (HET) baik minyak goreng premium maupun curah.

“Saya kira kesalahan pemerintah di awal itu. Padahal tidak harus sama semuanya karena kemampuan daya beli orang berbeda-beda. Yang prioritas dibantu atau disubsidi adalah kelompok bawah,” pungkasnya. (Adl)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *