Kenaikan Harga Beras Berpotensi Picu Gejolak Politik, Kata Pengamat

ILUSTRASI. harga beras terus naik.(Foto : kontan.co.id)
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Mahalnya harga beras di Indonesia tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik. Demikian diungkapkan oleh Ubedilah Badrun, seorang pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta. Menurutnya, keresahan masyarakat yang dipicu oleh sulitnya mendapatkan sembako, khususnya beras, dapat memicu gejolak politik jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam wawancara terkini, Ubedilah mengatakan, “Dalam perspektif sosiologi politik, sangat dimungkinkan terjadi gejolak politik jika harga beras terus naik dan tidak bisa dikelola dengan baik. Apalagi, fakta menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir ini, harga beras rata-rata naik hampir 10 persen.”

Read More

Kenaikan harga beras yang signifikan ini, menurut Ubedilah, tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga bisa meningkatkan tensi sosial. “Bukan tidak mungkin tensi sosial yang meningkat di masyarakat karena mahalnya beras ini bisa memicu gejolak seperti tahun 1998 bila tidak kunjung dikelola dengan baik,” tambahnya, merujuk pada krisis ekonomi dan politik yang pernah melanda Indonesia.

Lebih lanjut, Ubedilah menyoroti korelasi antara pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan situasi harga beras saat ini, terutama menjelang pemungutan suara. “Bantuan sosial sembako yang naik jumlahnya dan diberikan jelang hari pemungutan suara adalah langkah yang dengan mudah ditafsirkan sebagai kebijakan pemerintah untuk mendukung calon tertentu,” ujarnya, menunjukkan potensi masalah dalam tata kelola pangan.

Ubedilah juga menilai bahwa situasi saat ini menunjukkan buruknya tata kelola pangan di Indonesia. “Tidak ada kemauan dari pemerintah untuk mengatasi problem pangan, terutama beras. Ada semacam cara berpikir penguasa yang merasa lebih menguntungkan kalau impor beras, kemungkinan ada pihak yang mendapat keuntungan sangat besar dari agenda impor beras. Tetapi, langkah ini berdampak pada harga beras dan petani,” kritiknya.

Menurut Ubedilah, fokus pemerintah yang lebih kepada agenda industri berat dan infrastruktur dibandingkan dengan swasembada pangan merupakan salah satu penyebab permasalahan ini. Pendekatan seperti ini, menurutnya, yang membuat agenda swasembada pangan tidak menjadi perhatian utama pemerintah, padahal hal ini sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

Reporter : Ahdalena

Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *