Wali Kota Banjarbaru Raih Penghargaan Atas Inovasi Angkutan Umum Skema BTS

Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin.
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan kepada Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, atas kepemimpinannya dalam mengelola dan mengembangkan angkutan perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS) di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin, kepada Wali Kota Aditya yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Mirhansyah, dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Read More

Saat dikonfirmasi mengenai penghargaan ini, Wali Kota Aditya mengungkapkan bahwa keberhasilan pengelolaan angkutan di Banjarbaru melalui skema BTS adalah hasil dari kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemko Banjarbaru. Tujuannya adalah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, terjangkau, dan menjamin keselamatan masyarakat.

“Alhamdulillah, kami mendapat penghargaan dari Kementerian Perhubungan RI. Ini adalah bukti keberhasilan kami bersama Pemko Banjarbaru dalam meningkatkan layanan angkutan perkotaan melalui skema BTS,” ujarnya.

Wali Kota Aditya mengakui bahwa pengelolaan angkutan umum perkotaan bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan komitmen serta perencanaan yang matang. Namun, hal ini tetap perlu dilakukan mengingat volume kendaraan di Banjarbaru terus meningkat setiap tahun, menyebabkan kemacetan di beberapa titik jalan.

“Penerapan skema BTS untuk angkutan umum adalah salah satu upaya kami untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mengedepankan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan harga yang terjangkau, kami berharap layanan angkutan umum di Banjarbaru dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada akhir tahun 2023, Wali Kota Aditya juga berupaya mengoptimalkan layanan angkutan umum melalui skema BTS dengan mengajukan penambahan koridor angkutan bus.

Skema BTS adalah mekanisme di mana pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, membeli layanan angkutan massal dari operator dengan menyubsidi biaya operasional kendaraan melalui mekanisme lelang. Program yang diluncurkan sejak tahun 2020 ini diyakini memudahkan masyarakat karena tarif angkutan bus menjadi sangat terjangkau berkat subsidi dari pemerintah.

Reporter : Ahdalena

Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *