Usai Rapat Dengar Pendapat di DPRD Banjarbaru, Ini Kata Manager UP3 Banjarmasin PLN Kalselteng

Waktu Baca : 2 menit
BERIKAN KETERANGAN – Manager UP3 Banjarmasin PLN Kalselteng, Sudarto memberikan keterangan usaI RDP di DPRD Banjarbaru, Selasa (16/6) sore.

Banjarbaruklik – Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Banjarbaru, terkait membengkaknya tarif listrik beberapa bulan terakhir ini, di gedung DPRD Banjarbaru, Selasa (16/6) sore. Manager UP3 Banjarmasin PLN Kalselteng, Sudarto mengaku akan meneruskan, hasil RDP ini ke PLN pusat.

Dia mengatakan, dari beberapa hasil Rapat Dengar Pendapat para Anggota DPRD Banjarbaru tersebut, ada beberapa hal yang yang memang perlu kita teruskan ke PLN pusat. Karena menurutnya, ini terkait regulasi dan kebijakan PLN secara Nasional.

Read More

Dikatakannya, bahwa pihaknya akan menyapaikan permintaan tersebut kepada kantor wilayah.

“Jadi sesuai dengan komitmen kami tadi dengan Anggota DPRD Banjarbaru. Kami akan berikan surat kepada kantor wilayah, yang mana surat itu akan kita tembuskan kepada DPRD Banjarbaru,” ucapnya.

Diterangkannya, mengenai lima permintaan yang diminta DPRD Banjarbaru, ada beberapa hal yang bisa mereka putusan langsung dan ada yang harus melalui PLN pusat.

“Terkait kebijakan yang tidak bisa kami putuskan, tadi salah satunya tadi penundaan pemutusan untuk pelanggan dibawah 900,” ungkapnya.

Dijelaskannya, mengenai permintaan untuk menampilkan harga rupiah per kWh bisa saja dilakukan, tetapi karena itu produk Nasional maka banyak tahapan yang dilakukan untuk bisa menampilkan.

“Sebenarnya hal yang tidak terlalu berat tadi adalah menampilkan pemakaian kWh pelanggan. Harga rupiah per kWhnya ditampilkan, sebenarnya itu tidak sulit cuman karena rekening itu bukan prodak lokal tapi prodak nasional, sekali dirubah otomatis nasional yang berdampak itu juga harus kita sampaikan ke unit kami diatasnya,” jelasnya.

Terkait hal yang bisa langsung mereka penuhinlangsung adalah terkait melakukan investigasi dilapangan. Dimana ada aduan ketika rumah kosong, tapi kemudian pembayarannya listrik bengkak. Nah itu satu hal yang memang bagian dari kasus khusus, yang harus dilakukan investigasi diminta dibuka aksesnya untuk masyarakat membuat pengaduan.

“Kalau kebijakan lain seperti masyarakat yang melalui dewan tadi meminta investigasi bisa kami selesaikan sendiri,” pungkasnya.(adl/zai)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *