Terkait Raperda Fasilitas Pasantren, Ini Kata Walikota dan Ketua DPRD Banjarbaru

Terkait Raperda Fasilitas Pasantren, Ini Kata Walikota dan Ketua DPRD Banjarbaru
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Presiden RI Joko Widodo pada Kamis (2/9/2021) lalu telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Perpres ini mengatur tentang dana abadi pesantren, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 3.

Read More

Walikota Banjarbaru menunda pembahasan terkait raperda inisiatif dari DPRD Banjarbaru tentang fasilitas pasantren saat rapat paripurna pada Selasa (9/11/2021) lalu.

“Fasilitas pasantren itu amanatnya banyak. Yang jelas fasilitasi artinya banyak, fasilitas ustadz dan ustadzah, sarana dan prasarana. Termasuk juga dari Perpres itu ada dana abadi untuk pasantren, baik melalui APBN dan APBD,” ujar Walikota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin SH MH, Sabtu (27/11/2021) malam.

Diungkapkannya, mengingat pandemi dan keadaan keuangan belum normal, masih banyak program prioritas, termasuk program-program janji saat kampanye. “Ini dulu yang kita prioritaskan. Contohnya RT mandiri. Baru ada 60 RT yang bisa terlaksana di tahun 2022, sedangkan RT ada lebih dari 700. Belum ada 10 persen, belum maksimal,” ucapnya.

Katanya, ia tidak pernah menolak, kalau diperintahkan DPRD dan membuat maka ia pasti akan menjalankan. “Tapi pasti tidak maksimal. Kita maksimalkan yang ada,” tambahnya.

“Pasantren pun tanpa Perda itu tetap kita bantu. Selama ini kita ada dana hibah, barang dan lainnya. Tetapi untuk memfasilitasi semua, saya kira keuangan daerah belum mampu. Menunggu normal InsyaAllah akan kita bahas dan kita akomodir,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah Akbar menanggapi sikap yang diambil Walikota Banjarbaru terkait penundaan tersebut. “Dilakukan penundaan oleh Walikota karena mereka belum siap untuk tahun ini,” ujarnya.

Dari pihak dewan sendiri, Ketua DPRD Kota Banjarbaru mengaku siap kapan saja apabila akan dilakukan pembahasan fasilitas pasantren.

“Kalau tahun depan pun kami siap untuk pembahasan fasilitas pasantren. Kami tidak ada menunda-nunda untuk pembahasan. Semua tergantung Walikota, apabila siap maka akan kami bahas,” jelasnya.

Ia juga berharap kepada Walikota Banjarbaru juga memerhatikan hal lain seperti sarana dan prasarana ibadah dan taman pembelajaran Al-Quran (TPA). Mengingat visi misi kepala daerah saat ini yakni Banjarbaru JUARA (jujur agamis dan sejahtera). (Adl)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *