Terkait Polemik Peternak Babi di Banjarbaru, Ini Kata Emi Lasari

Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari. (Foto : Emi Lasari for Banjarbaruklik.com)
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Emi Lasari, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, menanggapi pemberian surat peringatan (SP) 1 kepada peternak babi di Jalan Pandarapan RT 034 RW 005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.

Emi menyatakan keheranannya atas tindakan Pemerintah Kota, mengingat pihaknya baru-baru ini menggelar audiensi dengan para peternak dan Satpol PP.

Read More

“Jika ingin mencari-cari kesalahan, kami bisa mempertanyakan mengapa pemerintah kota begitu keras terhadap para peternak babi,” kata Emi.

Emi menegaskan bahwa kesalahan tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada peternak babi, karena mereka sudah lama menetap di wilayah Pandarapan sebelum kampus UIN dibangun.

“Dalam proses perencanaan, seharusnya diperhatikan bahwa di sana sudah ada peternakan babi. Seharusnya, gedung yang dibangun bisa diisolir agar tidak menimbulkan bau dan dampak lainnya,” jelas Emi.

Menurut Emi, Pemko Banjarbaru seharusnya menyikapi persoalan ini dengan bijaksana karena para peternak juga memiliki hak untuk berusaha.

Dia juga mempertanyakan apakah Pemko pernah mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada masyarakat.

“Di dalam Perda itu tidak diatur secara rinci bahwa peternakan babi tidak diperbolehkan. Tidak disebutkan hewan ternaknya apa saja, artinya masyarakat boleh beternak babi,” tegas Emi.

Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Pangan, Pertanian, dan Perikanan juga menyatakan hal yang serupa. “Dalam Perda tersebut masih diperbolehkan, dengan skala peternakan yang diatur,” tambahnya.

Emi juga mengkritik sikap Pemko Banjarbaru yang terkesan tidak memberikan waktu yang cukup bagi para peternak. Dia menekankan bahwa Pemko tidak menghargai DPRD sebagai institusi yang mewakili masyarakat yang meminta tenggat waktu yang rasional.

“Kita seharusnya bersyukur bahwa mereka dengan kesadaran sendiri mau pindah. Kita hanya perlu memberikan waktu, apa susahnya?” ujar Emi.

Emi mencurigai adanya motif diskriminatif di balik sikap Pemko yang terlihat terburu-buru untuk memberangus peternakan babi tersebut. “Ini namanya diskriminasi,” tutur Emi.

Dia meminta agar Pemko Banjarbaru memberikan tenggat waktu hingga Januari 2025 sesuai dengan permintaan peternak. Emi menekankan bahwa Banjarbaru adalah miniatur Indonesia, mengingat adanya TPU Lintas Agama yang baru saja diresmikan oleh Pemko Banjarbaru.

“Dibangunannya TPU ini selaras dengan semangat toleransi dan saling menghargai lintas agama. Jangan hanya yang meninggal yang dipikirkan. Mereka yang masih hidup juga membutuhkan uang untuk makan dan menyekolahkan anak. Berikan toleransi kepada mereka,” tutup Emi.

Reporter : Ahdalena

Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *