Rencana Embung di Cempaka, Ganti Rugi Lahan Belum Ada Kata Sepakat

Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Sedikitnya Pemerintah Kota Banjarbaru menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 70 miliar untuk penanganan banjir yang terjadi di Kota Idaman.

Selain pembuatan drainase dan normalisasi, salah satu upayanya yakni pembuatan embung yang rencananya akan di bangun di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Read More

Tapi perencanaan pembangunan embung seperti terkendala, karena sampai saat ini belum mencapai titik temu antara Pemkot Banjarbaru dengan pemilik lahan terkait dengan nilai ganti rugi lahan tersebut. Hal itu terungkap saat pertemuan antara pemilik lahan dan Dinas PUPR, Selasa (13/12/2022) kemarin.

“Memang betul belum tercapainya kesepakatan antara kami dengan para pemilik lahan, mereka masih kami beri kesempatan untuk berpikir selama 14 hari,” ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR Banjarbaru, Subrianto, Rabu (14/12/2022).

Ia berharap agar para pemilik lahan bisa menyetujui, besaran nilai ganti rugi yang sudah pihaknya sampaikan.

“Kami masih berharap sebelum 14 hari ada kesepakatan, dan kami akan membahas hal ini terlebih dahulu dengan tim,” terangnya.

Menurut informasi terhimpun lahan yang rencananya akan dibangun embung tersebut, dimiliki oleh lima orang dengan luas total 2,8 hektare.

Adapun nilai ganti rugi yang disampaikan oleh Dinas PUPR berdasarkan perhitungan yang ditetapkan appraisal, nominalnya beragam.

Mulai dari paling rendang Rp 31 Ribu, hingga paling tertinggi Rp 160 Ribu, dengan harga Zona Nilai Tanah (ZNT) Rp 216 Ribu per meter.

Satu di antara pemilik lahan H M Rofiqi, Warga Kota Martapura Kabupaten Banjar, melalui Kuasa Hukumnya, Supiansyah Darham, mengaku bingung dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan.

“Kami tidak tahu alasannya kenapa seperti itu, dan bingung cara perhitungannya. Kami beli pada 2017 lalu sudah Rp 350 Ribu per meternya,” ucapnya.

Supiansyah mengatakan pihaknya ingin nilai ganti rugi, minimal sesuai dengan harga beli tanah awal.

“Kalo tidak sepakat juga, Dinas PUPR silahkan cari tanah yang lain,” tuntasnya. (Adl)

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *