Professor Dr Ani Cahyadi: Money Politik Menjadi Penyakit Kronis Disetiap Pemilu

PENGHARGAAN - Sebagai bentuk partisipasinya, Bawaslu Kabupaten Banjar memberikan penghargaan kepada Professor Dr Ani Cahyadi M.Pd selaku Dosen UIN Antasari Banjarmasin, saat menjadi pemateri.
Waktu Baca : 3 menit

Banjarbaruklik – Saat memberikan materi kepada puluhan para peserta mengenai peran Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu melalui Sengketa Proses Pemilu, yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Banjar, disalah satu hotel berbintang di Kabupaten Banjar, Sabtu (27/5/2023).

Professor Dr Ani Cahyadi M.Pd selaku Dosen UIN Banjarmasin mengatakan, adanya Money Politik menjadi penyakit kronis disetiap Pemilu.

Read More

“Seperti saya bilang tadi, terkadang beda persepsi antara peserta Pemilu dan penyelenggaranya. Kalau peserta Pemilu menganggap Money Politik itu menjadi biaya politik, seperti untuk sosialisasi. Berbeda kalau di masa kampanye,” katanya.

Menurutnya, kalau sebelum masuk ke tahapan kampanye itu namanya sosialisasi. Namun terkadang pihak Bawaslu beranggapan kalau di luar tahapan sebenarnya tidak menjadi masalah.

“Tetapi kalau di dalam tahapan Pemilu dan ada hal-hal yang melanggar aturan Bawaslu, maka harus ditindak,” ucapnya.

Ia menjelaskan, terjadinya Money Politik ini tentu menjadi PR bagi setiap unsur yang terlibat pada Pemilu. Dikarenakan hal tersebut lah yang akan merusak hasil Pemilu.

“Saya rasa kalau hal ini tidak muncul, kemungkinan Money Politik tidak akan terjadi. Ini juga harus adanya keterlibatan antara kedua belah pihak antara peserta Pemilu dan penyelenggaranya. Jadi, pihak Bawaslu selaku wasit dalam Pemilu ini harus memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait dampaknya 5 tahun kedepan ketika mereka bersedia menjadi bagian dari Money Politik itu,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, bagi peserta Pemilu juga harus menyadari bagaimana masa depan dari demokrasi itu jika masih ada Money Politik.

“Selama ini yang ada hanya pembiaran, satu sisi misalkan dibiarkan tidak sadar akan nasibnya selama ini. Disisi lain, yang terjadi selama ini peserta Pemilu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya Money Politik selalu berlangsung,” ujarnya.

Ketika ditanya bagaimana upaya Pemilu agar masyarakat tidak terlibat dalam Money Politik, ia menyebutkan upaya pertama adalah meningkatkan pengawasan partisipatif.

“Kedua, pihak penyelenggara punya solusi. Misalnya, ketika di daerah Kabupaten Banjar yang berada di atas (pelosok desa). Ketika mereka mencoblos apakah ada kompensasi atau tidak, itu masalahnya,” tuturnya.

Terlebih, lanjut dikatakan Ani Cahyadi, hal tersebut bisa saja terjadi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat karena selama ini tidak terayomi oleh pemerintah daerah.

“Nah, itu yang saya bilang tadi. Ketika saya berikan materi, sekarang masyarakat seakan akan tidak merasakan kehadiran pemerintah. Ini juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah bagaimana pemerataan pembangunan tersebut sampai ke pelosok desa,” singgungnya.

“Sehingga kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakatnya. Mungkin seperti itu lah salah satu upaya untuk menghilangkan Money Politik,” tambahnya.

Katika disinggung masalah Pemilu sebelumnya apakah ada dugaan Money Politik dalam pemenangan tersebut? Ani Cahyadi tidak bisa memastikan hal tersebut.

“Saya kira hal itu tidak bisa diukur adanya Money Politik. Namun lebih kepada ketentuan pihak penyelenggara yang menyatakan bahwa ia menang secara demokrasi. Tidak ada salahnya kita harus mendukung, kalau pun prosesnya ada yang berliku-liku. Jadi, kita tidak bisa memberikan penilaian, apakah terjadi Money Politik atau tidak,” tutupnya. (ari)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *