Kontroversi Snack Pelantikan KPPS Sleman: Anggaran Dipangkas, KPU Beri Sanksi ke Vendor

Konsumsi tak layak saat pelantikan KPPS Sleman.(Foto : suara.com)
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Media sosial X baru-baru ini dihebohkan oleh unggahan akun @/yourfuture***** yang mengkritik kualitas snack yang disediakan dalam acara pelantikan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, Yogyakarta. Snack yang dianggap tidak pantas tersebut menjadi sorotan publik dan memicu diskusi tentang anggaran konsumsi dalam kegiatan tersebut.

Dalam unggahannya, akun tersebut menulis, “Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. snack tidak jauh beda dengan di lelayu.”

Read More

Setelah investigasi, terungkap bahwa anggaran konsumsi acara tersebut telah dipangkas hingga 80 persen, hanya Rp 2.500 per porsi dari anggaran semula Rp 15.000 per orang. Penyusutan anggaran ini telah dikonfirmasi oleh vendor yang menyediakan snack.

Dari sisi insentif, menurut data KPU, insentif petugas KPPS pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Ketua KPPS menerima Rp1,2 juta, anggota KPPS Rp1,1 juta, dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Rp 700 ribu. Kenaikan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022. Petugas KPPS luar negeri juga mendapatkan kenaikan insentif, dengan ketua menerima Rp 6,5 juta, sekretaris Rp 6 juta, dan Satlinmas Rp 4,5 juta.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, menjelaskan bahwa vendor yang bertanggung jawab atas konsumsi telah mengakui bahwa penyajian yang mereka berikan hanya bernilai Rp 2.500 per porsi. Baehaqi menyatakan bahwa pihak vendor mengalami kesulitan untuk melayani jumlah calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang dengan anggaran yang ada.

Menanggapi situasi ini, KPU Sleman telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada vendor tersebut. Baehaqi menegaskan bahwa KPU Sleman tidak akan lagi menggunakan jasa vendor tersebut untuk keperluan di masa depan.

Terkait anggaran transportasi untuk pelantikan KPPS, Baehaqi menambahkan bahwa memang tidak ada anggaran yang disediakan, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan di Satuan Kerja (Satker) KPU masing-masing kabupaten/kota. Namun, untuk kegiatan Bimtek, anggaran transportasi disediakan.

Kasus ini memicu perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran dan standar pelayanan dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pemilu.

Reporter : Ahdalena

Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *