Keberadaan Kandang Babi di Guntung Manggis Dikeluhkan, Ini Kata Lurah

Pembongkaran Kandang Peternakan Babi di Banjarbaru beberapa waktu lalu. (Foto : Ahdalena/Banjarbaruklik.com)
Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Sebelum kasus kandang babi di kawasan Batu Besi mencuat ke publik karena dianggap mengganggu aktivitas kampus UIN, pihak Universitas Islam Negeri (UIN) telah melaporkan masalah ini ke RT setempat.

Lurah Guntung Manggis, Zikru Rachman, mengungkapkan bahwa keluhan tentang kandang babi tersebut sudah ada sejak sebelum dirinya menjabat.

Read More

“Dari sebelum saya menjabat sebagai Lurah Guntung Manggis, keluhan adanya kandang babi ini sudah dilaporkan oleh RT setempat. Setelah saya menjabat, RT kembali menyampaikan keluhannya,” jelas Zikru.

Ia juga menambahkan bahwa jika dilihat dari sejarah keberadaannya, kandang babi tersebut memang sudah ada lebih dahulu dibandingkan dengan bangunan kampus maupun perumahan di sekitar.

Namun, menurutnya, Kota Banjarbaru saat ini memiliki aturan tata ruang yang harus diikuti sesuai perkembangan zaman dan kemajuan kota.

“Tidak ada unsur diskriminatif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah mengacu pada produk hukum yang sudah dikeluarkan. Apabila tidak sesuai dengan peruntukan, maka wajar saja jika kemudian harus ditertibkan,” tambahnya.

Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Banjarbaru, Denny Mahendrata, menjelaskan bahwa setelah mempertimbangkan masukan dari Kasatpol PP dan adanya itikad baik dari peternak babi yang memenuhi undangan mediasi, pihaknya memberikan waktu tiga bulan kepada peternak untuk meninggalkan kawasan tersebut.

“Dari hasil diskusi, para peternak diberi waktu hingga 14 Agustus 2024 untuk mengosongkan kandang dan merobohkan kandang secara mandiri,” jelas Denny.

Keberadaan peternakan ini diketahui melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034.

Pasal 46 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa kawasan budidaya peternakan meliputi peternakan sapi potong, sapi perah, kambing, dan unggas.

Selain itu, Pasal 72 ayat (2) huruf d terkait ketentuan zonasi kawasan peternakan menyatakan bahwa kegiatan peternakan tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan harus memperhatikan kaidah agama, kepercayaan, serta sistem nilai masyarakat setempat.

Reporter : Ahdalena

Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *