Imigrasi Surabaya Tangkap DPO Kasus Penyelundupan Manusia dari Bangladesh

Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya berhasil menangkap seorang warga negara Bangladesh berinisial HR, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Australia Federal Police (AFP). HR diduga kuat terlibat dalam penyelundupan manusia ke Australia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, Ramdhani, menjelaskan bahwa HR dilaporkan oleh istrinya, seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama S, pada 9 Januari 2024. S melaporkan bahwa suaminya terlibat dalam kegiatan ilegal mendatangkan WNA dari Bangladesh dan Pakistan untuk diberangkatkan ke Australia.

Read More

“Atas laporan tersebut, kami bekerja sama dengan S untuk memancing HR keluar dari persembunyiannya,” ujar Ramdhani. Pada 2 April 2024, Kedutaan Besar Bangladesh mengonfirmasi bahwa HR memiliki rekam jejak dalam kasus penyelundupan manusia.

Selanjutnya, petugas imigrasi berkoordinasi dengan Subdit Penyidikan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta AFP untuk melacak keberadaan HR. Pada 26 April, petugas memanggil perwakilan HR dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan alasan menyelesaikan layanan keimigrasian. Pada 28 April, Polda NTT mengonfirmasi HR sebagai DPO.

“Pada 8 Mei, HR tiba di Kantor Imigrasi Surabaya dan langsung diamankan. Saat pengecekan di persembunyian HR, kami menemukan warga negara Bangladesh lainnya,” tambah Ramdhani. Pada 11 Mei, petugas memeriksa S, M (teman wanita HR), dan Sl (warga negara Bangladesh lainnya) dan menemukan berbagai petunjuk dan alat bukti.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa pada 13 Mei 2024, HR dilimpahkan ke Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut. “HR melanggar Pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” ujarnya.

Pada konferensi pers 17 Mei 2024, Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mengungkapkan bahwa HR dan komplotannya menggunakan modus memasang iklan di TikTok untuk menawarkan pekerjaan di Australia, kemudian meminta uang dari para korbannya. Salah satu korban WN India dimintai 2.000 Dollar Australia, sementara tiga korban WN Bangladesh dan satu korban WN Myanmar dimintai 30.000 Ringgit Malaysia.

“Mereka melanggar Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan ancaman pidana penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda antara Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar,” tutup Awi.

Reporter : Ahdalena
Redaktur : Ari Sukma Setiawan

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *