Hindari Benturan Regulasi, Dewan Rapat Evaluasi dan Fasilitasi

Waktu Baca : 2 menit
RAPAT: DPRD Banjarbaru belum lama tadi mengikuti Rapat Evaluasi dan Fasilitasi yang diinisiasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. FOTO: DPRD BANJARBARU



Banjarbaruklik – DPRD Banjarbaru belum lama tadi mengikuti Rapat Evaluasi dan Fasilitasi yang diinisiasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Rapat yang dihadiri Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Panitia Khusus (Pansus) dan Bagian Hukum ini guna melakukan pembahasan terhadap evaluasi Peraturan Daerah (Perda) dan juga fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Ir Takyin Baskoro mengungkapkan, rapat evaluasi digelar khusus untuk Perda pajak, retribusi, dan APBD; baik yang baru maupun revisi. Sementara rapat fasilitasi untuk Raperda baru selain yang harus dievaluasi tadi.

Read More

“Tujuannya untuk membantu Pansus agar tidak ada muatan Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melanggar HAM, SARA, dll,” tandasnya.

Jika berkaca pada pengalaman sebelumnya, untuk skala nasional sering terjadi ketidaksesuaian regulasi. Hal inilah yang mengakibatkan terjadi pembatalan kurang lebih 3000 Perda oleh Mendagri. Meskipun keputusan pembatalan itu dianulir oleh MA.

“Karena itu, Bapemperda sangat berhati hati dalam merujuk konsideran hukum, karena dinamika perubahan produk hukum di Indonesia sangat tinggi. Konsultasi selalu dilakukan. Bahkan Perda yang sudah berlakupun tetap dimonitor agar tidak bermasalah,” tegasnya.

Di tahun 2019 ini penyelesaian Perda terus digenjot. Hal ini lantaran terjadinya perubahan periodeisasi masa bakti DPRD Banjarbaru Oktober nanti.

Kemudian di bulan Agustus ini rencana ada beberapa Raperda yang dibahas seperti Raperda Dana Cadangan Pilkada 2020, APBD 2020, APBDP 2019, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Revisi Perda Kelembagaan Masyarakat, RT dan RW.

Sementara yang akan disahkan Raperda Kota Layak Anak, Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan. (*)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.