Fraksi Kesan Tolak JPO Rp3,5 M, Emi: Tidak Prioritas dan Potensi Jadi Proyek Mubazir

Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Kota Banjarbaru telah disahkan pada Rapat Paripurna, Sabtu (28/11/2021) malam lalu.

Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) mencapai Rp 3,5 miliar juga ada dalam APBD tersebut. Beberapa fraksi menolak tegas pembangunan JPO tersebut dengan berbagai alasan.

Read More

Salah satunya yakni Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Amanat Nasional (Kesan) pada DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru.

“Kalau infrastruktur seperti ini kita anggap belum penting, belum urgent dan belum dibutuhkan,” tegasnya.

Pembangunan infrastrktur yang sifatnya tidak urgent atau dibutuhkan maka bukan skala prioritas. Lain halnya seperti pembangunan embung. Pihaknya sangat menyetujui karena untuk mitigasi banjir. Menurutnya pembangunan embung tepat sasaran dan dibutuhkan.

Masih kata Emi, dalam situasi pandemi seperti ini pemerintah kota harus lebih jeli dalam mengalokasikan anggaran. “Kebijakan anggaran itu harus lebih banyak berorientasi pada kesehatan dan pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Lanjut Emi, kondisinya sekarang harus selalu waspada mengingat pandemi yang tak tahu kapan berakhirnya. “Maka, kemampuan penanganan kesehatan kita harus dipersiapkan semakin baik dan maksimal,” tambahnya.

Disampaikannya bahwa semua pihak harus belajar dalam kondisi gelombang kedua pandemi Covid-19 kemarin, dimana kemampuan rumah sakit yang tidak bisa mengcover dan banyak pelayanan kesehatan yang ternyata belum mempuni.

“Termasuk juga sektor ekonomi. Hantaman bagi masyarakat kita cukup kencang pada kondisi pandemi ini. Sehingga saya sepakat pada prioritas anggaran itu pada pelayanan kesehatan dan pemulihan sektor ekonomi,” lugasnya.

Diakuinya, kondisi anggaran di Kota Banjarbaru saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka, pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran dan asas manfaatnya ditujukan ke arah yang langsung mengena pada masyarakat.

Kata Emi, harusnya anggaran Rp 3,5 miliar digunakan untuk hal-hal yang lebih urgen pada situasi pandemi seperti sekarang ini. Dikhawatirkan JPO yang bakal dibangun itu tidak terpakai menyebabkan mubazir anggaran.

Menurutnya, potensi yang menggunakan JPO tersebut adalah anak sekolah di SMP 1, SMA 1 dan masyarakat yang berbelanja di pasar Bauntung lama yang kini sudah tidak efektif. Terlebih saat ini sekolah sudah menggunakan zonasi dan tidak seperti dulu yang sangat banyak peserta didiknya.

“Perkembangan situasi dan kondisi sekarang, anak-anak sekolah sudah banyak menggunakan moda transportasi pribadi dan fasilitas bus sekolah. Pun di pasar Bauntung lama juga telah direlokasi ke Jalan RO Ulin,” pungkasnya. (Adl)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *