Dirjen Imigrasi Resmikan Unit Layanan Paspor di Sebatik, Dorong Pemberdayaan dan Perekonomian Perbatasan

Waktu Baca : 2 menit

Banjarbaruklik – Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, menyambut hadirnya Unit Layanan Paspor (ULP) baru yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, pada Rabu (15/5/24). Peresmian ini menjadi langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan, mengurangi ketergantungan mereka terhadap Kantor Imigrasi Nunukan yang memerlukan perjalanan melintasi laut.

Dalam kunjungannya, Silmy juga bertemu dengan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, untuk membahas berbagai upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat perbatasan. Silmy menekankan bahwa kehadiran ULP Sebatik bukan hanya memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai stimulus bagi perekonomian lokal.

Read More

“Peresmian ini tidak hanya merayakan hadirnya ULP di Sebatik, tetapi juga merayakan upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan,” ujar Silmy Karim.

Dengan jumlah penduduk sekitar 50 ribu orang, ULP Sebatik memberikan kemudahan akses layanan keimigrasian yang sebelumnya mengharuskan mereka untuk melakukan perjalanan laut ke Nunukan. Pembukaan ULP ini juga menjadi langkah konkret Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sebatik.

Silmy Karim menjelaskan bahwa kepemilikan dokumen perjalanan berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas, terutama lintas negara mengingat Sebatik merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ini membuka peluang bagi masyarakat Sebatik untuk lebih aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi yang sah.

Hadirnya ULP Sebatik diharapkan dapat mencegah perlintasan ilegal di perbatasan. Dengan kemudahan akses pengurusan dokumen perjalanan resmi, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan risiko pelanggaran di perbatasan.

“Kami berharap agar dengan adanya layanan yang memadai, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan jalur resmi dan prosedural dalam setiap kegiatan yang melibatkan perlintasan perbatasan,” tutup Silmy.

Selain meresmikan ULP Sebatik, Silmy Karim juga meninjau kesiapan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam memberikan pelayanan keimigrasian. Ia juga mengunjungi Kantor Imigrasi Nunukan dan Tarakan, didampingi oleh Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Anggiat Napitupulu, dan Direktur Intelijen Keimigrasian, R.P. Mulya.

“Kunjungan ke perbatasan ini adalah bentuk upaya kami memberdayakan perbatasan. Saya sudah kunjungi seluruh perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Sekarang giliran Nunukan dan Tarakan,” ujar Silmy.

Silmy juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal, untuk menjaga keamanan dan memberikan efek jera.

“Tidak hanya pelayanan, saya harapkan pengawasan dan penindakan terhadap WNA ilegal untuk ditingkatkan, agar memberikan efek jera kepada WNA dalam melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan keamanan di Indonesia,” tutupnya.

Reporter : Ahdalena
Redaktur : Ari Sukma Setiawan

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *