Dewan Menilai Rencana PPKM Dianggap Tepat, Walaupun Sedikit Terlambat

Waktu Baca : 2 menit
Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari

Read More

Banjarbaruklik – Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari menilai Rencana Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Jawa dan Bali serta akan diikuti beberapa kab/kota di Kalsel dianggap sebagai kebijakan yang tepat, walaupun sedikit terlambat. Karena seharusnya langkah ini dilakukan sejak awal.

“Fakta yang terjadi di lapangan selama ini, kontrol dan penegakan protokol kesehatan lemah. Dan kesadaran masyarakat juga cenderung kurang dalam menjaga prokes,” katanya.

Saat menerapkan kebijakan PPKM, pemerintah daerah hendaknya tegas serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran. Di satu sisi, hal ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat.

“Saya kira ini risiko ekonomi sementara. Harapannya kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi berbasis kesehatan harus terus dikedepankan,” ungkapnya.

Saat ini isu ekonomi sering menjadi sorotan, namun justru prokes terabaikan. Untuk mengantisipasi dampak secara ekonomi, pemerintah pusat maupun daerah juga bisa memberikan stimulus tertentu. Misalnya pengurangan pajak hotel, rumah makan, pusat perbelanjaan, dan usaha kecil menengah (UKM).

Berkaca pada pembatasan kegiatan sosial sebelumnya di beberapa daerah, menurut legislator PKS ini pemerintah perlu memberi sanksi tegas bagi para pelanggar. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan juga perbaikan atas komunikasi yang tidak sama antar stakeholder pada pembatasan sosial sebelumnya.

“Menurut saya, catatan penting untuk kali ini adalah bagaimana komunikasi kebijakan ini, sehingga terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Termasuk koordinasi antar daerah dalam pembatasan sosial,” tutupnya.(abi)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *