AWAS..! Dana Santunan PSK Tak Diawasi, Hasilnya Bisa Tak Sesuai Harapan

Waktu Baca : 2 menit
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banjarbaru sedang memvalidasi data PSK (Pekerja Seks Komersial) di eks Lokalisasi Pembatuan. Data itu syarat untuk pencairan uang bantuan dari Kementerian Sosial.



BANJARBARUKLIK.COM – Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banjarbaru sedang memvalidasi data PSK (Pekerja Seks Komersial) di eks Lokalisasi Pembatuan. Data itu syarat untuk pencairan uang bantuan dari Kementerian Sosial.

Read More

“Pendataan sejak Sabtu-Minggu tadi, yang terdata sudah 308 PSK,” kata Kepala Dinsosnaker Banjarbaru, Hilman, kemarin (7/11). Artinya, masih ada seratus lebih PSK yang belum memvalidasi data diri. Dari data terakhir Dinsos, di Pembatuan masih ada 432 PSK.

Kemensos membantu sebesar Rp5.050.000. Uang itu diberikan agar PSK bisa berhenti dari bisnis lendir. Sebagai modal untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Rinciannya, Rp20 ribu perhari untuk biaya hidup selama tiga bulan. Rp250 ribu untuk ongkos transportasi. Plus Rp3 juta untuk modal awal usaha. Usai validasi, data dikirimkan ke Kemensos. Usai diverifikasi, barulah dana ditransfer.

Masalahnya, tak ada pengawasan atau evaluasi untuk penggunaan dana tersebut. Jika benar dipakai untuk modal usaha, syukur. Tapi jika dihabiskan untuk berfoya-foya sekalipun, tak bakal ada sanksi.

“Saya cuma bisa berharap dana itu benar-benar dipakai untuk modal awal. Agar mereka bisa mandiri dan lepas dari kehidupan yang lama,” tukas Hilman.

Alasannya, memang tak ada mekanisme pengawasan untuk dana tersebut. “Begini ya, itu kan murni dana hibah. Jadi tidak ada pengawasan,” tandasnya.

Soal lain, Dinsos juga sedang mendata PSK yang hendak dipulangkan ke kampung halaman. Biaya pemulangan ini patungan. Dinsos Provinsi Kalsel membantu pemulangan PSK asal luar Kalimantan. Sementara untuk sekitar Kalsel, pemulangan ditanggung Dinsos Banjarbaru.

“Masih dalam pendataan. Siapa saja yang mau pulang dan siapa yang memilih bertahan di sini. Tiket kapal laut atau angkutan darat nanti ditanggung pemerintah,” pungkas Hilman. (radarbanjarmasin.co.id)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *