Angin Segar..! Honorer Bakal Penuh Tercover BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Waktu Baca : 3 menit
Angin segar berhembus dari gedung wakil rakyat Kota Banjarbaru.  Sebab, tenaga honorer/kontrak yang selama ini digaji hanya berkisar antara Rp900 ribu sampai Rp1,3 juta, bakal menerima penuh asuransi kesehatan dan ketenagakerjaas penuh dari BPJS.



Read More
BANJARBARUKLIK.COM – Angin segar berhembus dari gedung wakil rakyat Kota Banjarbaru.  Sebab, tenaga honorer/kontrak yang selama ini digaji hanya berkisar antara Rp900 ribu sampai Rp1,3 juta, bakal menerima penuh asuransi kesehatan dan ketenagakerjaas penuh dari BPJS.



Komisi I DPRD Banjarbaru menjajaki kemungkinan asuransi ketenagakerjaan dan kesehatan untuk pegawai honorer, Selasa 18 Juli 2017 lewat rapat kerja bersama BPJS . Dimana premi perbulannya ditanggung APBD.

Dari data BKD (Badan Kepegawaian Daerah) per Desember 2016 ada 1.474 honorer yang bekerja di Pemko Banjarbaru. Terbanyak adalah 127 guru honorer yang direkrut Dinas Pendidikan.

Dikutip dari laman kalsel.prokal.co, Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Banjarbaru Jainudin menaksir, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp1,7 miliar pertahun. Nominal itu hasil perkalian jumlah honorer dan premi sebesar Rp1,1 juta pertahun perorang.

“BPKAD ini ibaratnya makmum. Kalau sang imam mengatakan oke, kami siap mengalokasikan,” kata Jainudin. Angka Rp1,1 juta itu sudah mencakup premi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), asuransi kecelakaan kerja dan kematian.

Lalu bagaimana regulasinya? Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin Nyoman Wiwiek mengatakan, Kementerian Keuangan masih mengkaji masalah ini. Sebab, bagi PPNPN (Pegawai Pemerintah Non PNS) yang gajinya dibawah Rp1,7 juta, tanggungan premi sebesar lima persen harus dibagi.

Tiga persen oleh pemberi kerja dan dua persen oleh pekerja. “Kalau mau keringanan, bisa saja pemko mengajukan bantuan penerima iuran. Tapi dengan catatan layanan kesehatannya turun dari Kelas II ke Kelas III,” jelas Nyoman.

Namun, Ketua Komisi I Iriansyah Ghanie tak menganggap masalah itu krusial. “Kalau kendalanya regulasi, mengapa daerah tetangga seperti Martapura atau Amuntai berani lebih dulu menerapkan,” ujarnya retoris.

Politisi Golkar itu juga menolak opsi pembagian pembayaran premi. Ia lebih sreg jika semuanya ditanggung APBD. “Gaji mereka tak seberapa, dipotong dua persen lagi berat,” tegasnya.

Ditanya kapan kira-kira gagasan ini bisa diwujudkan, Iriansyah berjanji rekomendasi hasil rapat tersebut akan diajukan dalam pembahasan Rancangan APBD 2018. “Katakanlah dua milir, itu angka yang masuk akal. Masih bisa ditanggung APBD,” pungkasnya.

Sementara itu, perwakilan pemko memberi dukungan. Asisten II Setdako Banjarbaru Gusriansyah merasa sudah saatnya honorer mendapat asuransi. Sebagai penghargaan atas pengabdian mereka selama ini.

“Saya tanya kasir minimarket, gaji mereka ternyata Rp2,2 juta, padahal cuma lulusan SMA. Honorer yang sarjana ini kok mau-maunya bertahan dengan gaji satu jutaan saja. Saya bingung dan kagum,” bebernya.

Serupa halnya dengan yang diungkapkan Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah. “Honorer tidak kebagian gaji ke-13 dan 14, minimal kita mampu ngasih asuransi,” ujarnya. (adm)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *